Image Alt
Tata Kelola Perusahaan

Struktur Dan Mekanisme Corporate Governance

  /  Struktur Dan Mekanisme Corporate Governance

Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, Organ perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Kepengurusan perseroan menganut sistim dua badan (two boards system), yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait lainnya.

 

STRUKTUR CORPORATE GOVERNANCE

Pelaksanaan tata kelola perusahaan dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan dan menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai acuan dalam kegiatan sehari-hari. Pada jajaran Dewan Komisaris telah dibentuk komite-komite fungsional untuk memberdayakan fungsi kepengawasan, yang terdiri dari Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Strategi Manajemen Risiko dan Investasi (SMRI). Sesuai Permen No. 01 /2011/KBUMN demikian pula di jajaran Direksi telah dibentuk unit kerja yang mengendalikan, mengawal dan bertanggung jawab atas implementasi GCG dan juga bertugas sebagai mitra kerja dari komite-komite di bawah Dewan Komisaris, sebagaimana tampak pada gambar berikut :

 

Terdapat keterkaitan erat antar unit kerja pengelola GCG di perusahaan, yaitu Sekretaris Perusahaan selaku penanggung jawab Board Governance (fungsi komunikasi dan koordinasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris), Departemen Hukum & GRC (fungsi operational governance, penyusunan kebijakan, dan kepatuhan) dan Internal Audit sebagaimana tampak pada gambar berikut ini :

 

MEKANISME GCG

Perseroan melaksanakan mekanisme GCG dalam sebuah tatanan, di mana seluruh organ GCG memiliki tanggung jawab tersendiri namun tetap melaksanakan implementasi GCG secara terintegrasi. RUPS memiliki kewenangan tertinggi dimana para pemegang saham akan mempertimbangkan dengan seksama keputusannya demi kepentingan jangka panjang Perseroan. Setelah keputusan diambil, maka RUPS kemudian akan menyerahkan segala kewenangan pengawasan dan pelaksanaan keputusan tersebut kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

Berdasarkan mekanisme tersebut, pengelolaan perusahaan dan pelaksanaan atas setiap keputusan RUPS tersebut dilakukan oleh Direksi. Dewan Komisaris kemudian melakukan pengawasan dan memberikan nasehat untuk memastikan bahwa tujuan Perseroan serta keputusan RUPS tersebut dilaksanakan dan dicapai. Dalam pelaksanaan pekerjaannya Dewan Komisaris dibantu oleh organ Dewan Komisaris yaitu Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Strategi Manajemen Risiko dan Investasi.

Direksi yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan, akan dibantu dalam menjalankan tugas pengurusan tersebut oleh Sekretaris Perusahaan, Internal Audit, dan satuan kerja lain yang menjalankan fungsi kepengurusan perusahaan.

Di samping itu, Perseroan juga melakukan audit independen terhadap penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh Akuntan Publik. Proses ini menjadi penting, di mana laporan keuangan menjadi salah satu informasi fundamental yang mencerminkan kinerja Perseroan dan pengelolaan yang dilakukan oleh manajemen.