Image Alt
Tata Kelola Perusahaan

Praktik Tata Kelola

  /  Praktik Tata Kelola

PRAKTIK TATA KELOLA

Perseroan memiliki keyakinan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) akan mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Selain itu, pelaksanaan GCG juga menjadi bagian penting dalam menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Pemahaman ini mendasari komitmen Perseroan untuk senantiasa menegakkan penerapan GCG dalam setiap jenjang organisasi dan kegiatan operasionalnya. Melalui komitmen yang tinggi dan konsistensi terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan meyakini akan dapat mencegah praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan fungsi pengawasan dalam pengelolaan Perseroan.

Konsistensi penerapan GCG juga meningkatkan kinerja usaha dan pertumbuhan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan (corporate value) bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Komitmen manajemen atas kepatuhan terhadap GCG terdiri dari beberapa kebijakan dan ketentuan terkait diantaranya:

  1. Komitmen dari seluruh jajaran Perseroan untuk melaksanakan seluruh aturan dan kebijakan sebagai bagian dari upaya menerapkan praktik terbaik tata kelola perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh jajaran manajemen puncak dengan selalu mendasarkan seluruh keputusan dan penetapan kebijakan pokok perusahaan pada aturan-aturan dan undang-undang yang relevan.
  2. Manajemen puncak menandatangani Surat Pernyataan Kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku Etika, Surat Pernyataan Benturan Kepentingan dan Surat Pernyataan Kepemilikan Saham guna mematuhi seluruh aturan dalam Pedoman Perilaku Etika Perusahaan. Pernyataan Kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku Etika ditandatangani oleh seluruh jajaran Perseroan.
  3. Penetapan KPI terkait implementasi GCG.
  4. Pelaksanaan pengujian entity level control untuk memastikan efektivitas dan pelaksanaan dari pengendalian internal tingkat entitas dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai terhadap kehandalan pelaporan keuangan.

Pengalokasian anggaran tahunan secara memadai untuk implementasi GCG, antara lain untuk program peningkatan kompetensi para pihak yang terlibat dalam penerapan GCG (Dewan Komisaris, Organ Dewan Komisaris, Direksi, Fungsi Manajemen Risiko, Fungsi Pengendalian Internal, Fungsi Pengawasan Internal, Fungsi Sekretaris Perusahaan, Fungsi Teknologi Informasi dan dan satuan kerja lain).

 

DASAR PENERAPAN GCG

Dalam menerapkan GCG, Perseroan berlandaskan pada sejumlah aturan namun tidak terbatas pada:

  1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  2. Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
  3. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN, yang kemudian diubah melalui Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.
  4. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter bagian ini bisa dibuat Penilaian Dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara.
  5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
  6. Surat Edaran OJK No. 32/ SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
  7. Anggaran Dasar Perseroan. Bagi yang memerlukan dokumen Anggaran Dasar dapat mengirimkan permintaan lewat e-mail ke info@sig.id.

 

ROAD MAP PENERAPAN GCG

Perseroan telah menyusun Roadmap GCG untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap berbagai aspek tata kelola perusahaan yang perlu ditingkatkan serta untuk menumbuhkan komitmen Manajemen dalam menerapkan GCG yang kemudian senantiasa diikuti dengan langkah penyempurnaan dan konsistensi penerapannya.

 

Manajemen Perseroan juga telah menetapkan gambaran tahapan penerapan GCG Perseroan dengan sasaran menjadi perusahaan yang beretika dan bertanggung jawab, serta menjadikan praktik tata kelola yang baik sebagai budaya dalam pengelolaan perusahaan, sebagai berikut:

 

STRUKTUR IMPLEMENTASI GCG

Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, Organ perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi serta organ pendukung lainnya. Kepengurusan Perseroan menganut sistim dua badan (two boards system), yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait lainnya.

 

Pelaksanaan tata kelola perusahaan dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan dan menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai acuan dalam kegiatan sehari-hari. Pada jajaran Dewan Komisaris telah dibentuk komite-komite fungsional untuk memberdayakan fungsi kepengawasan, yang terdiri dari Komite Audit, Komite Nominasi & Remunerasi dan CSR, serta Komite Strategi Manajemen Risiko dan Investasi (SMRI). Sesuai Permen No. 01 /2011/KBUMN demikian pula di jajaran Direksi telah dibentuk unit kerja yang mengendalikan, mengawal dan bertanggung jawab atas implementasi GCG dan juga bertugas sebagai mitra kerja dari komite-komite di bawah Dewan Komisaris, sebagaimana tampak pada gambar berikut :

MEKANISME GCG

Perseroan melaksanakan mekanisme GCG dalam sebuah tatanan, di mana seluruh organ GCG memiliki tanggung jawab tersendiri namun tetap melaksanakan implementasi GCG secara terintegrasi. RUPS memiliki kewenangan tertinggi dimana para pemegang saham akan mempertimbangkan dengan seksama keputusannya demi kepentingan jangka panjang Perseroan. Setelah keputusan diambil, maka RUPS kemudian akan menyerahkan segala kewenangan pengawasan dan pelaksanaan keputusan tersebut kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

 

Berdasarkan mekanisme tersebut, pengelolaan Perseroan dan pelaksanaan atas setiap keputusan RUPS tersebut dilakukan oleh Direksi. Dewan Komisaris kemudian melakukan pengawasan dan memberikan nasehat untuk memastikan bahwa tujuan Perseroan serta keputusan RUPS tersebut dilaksanakan dan dicapai. Dalam pelaksanaan pekerjaannya Dewan Komisaris dibantu oleh organ Dewan Komisaris yaitu Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Nominasi , Remunerasi & GCG dan Komite Strategi Manajemen Risiko dan Investasi. Direksi yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan, akan dibantu dalam menjalankan tugas pengurusan tersebut oleh Fungsi Manajemen Risiko, Fungsi Pengendalian Internal, Fungsi Pengawasan Internal, Fungsi Sekretaris Perusahaan, Fungsi Teknologi Informasi dan satuan kerja lain yang menjalankan fungsi kepengurusan Perseroan.

Di samping itu, Perseroan juga melakukan audit independen terhadap penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh Akuntan Publik. Proses ini menjadi penting, di mana laporan keuangan menjadi salah satu informasi fundamental yang mencerminkan kinerja Perseroan dan pengelolaan yang dilakukan oleh manajemen.