Image Alt
Tata Kelola Perusahaan

Evaluasi Implementasi Tata Kelola

  /  Evaluasi Implementasi Tata Kelola

EVALUASI IMPLEMENTASI TATA KELOLA

Evaluasi penerapan GCG dilakukan untuk mendapatkan umpan balik bagi perbaikan di masa mendatang. Hal ini merupakan wujud komitmen SIG untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitasnya dalam jangka panjang yang diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan, berupa peningkatan kinerja dan penciptaan kinerja perusahaan yang baik (good corporate image).

Penilaian yang dilakukan oleh SIG menggunakan berbagai acuan standar praktik terbaik yang berlaku di Indonesia maupun yang berlaku di luar negeri. Assessment menjadi bagian dari mekanisme check and balances. Dengan assessment, maka capaian kegiatan dapat diketahui dengan pasti dan tindakan lebih lanjut untuk memperbaiki kinerja suatu kegiatan dapat ditetapkan. Perseroan secara berkala melakukan pengukuran implementasi GCG. Hal ini dilakukan untuk memperoleh penilaian yang objektif mengenai implementasi GCG di Perseroan.

Evaluasi  dilakukan dengan menggunakan beberapa kriteria dengan hasil sebagai berikut:

  1. Assessment GCG – Kementerian BUMN sesuai SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada BUMN.
Tahun Buku Nilai GCG Index Assessor Independen
2009 83,88 BPKP Provinsi Jawa Timur
2010 88,37 BPKP Provinsi Jawa Timur
2011 88,91 BPKP Provinsi Jawa Timur
2012 84,57 BPKP Provinsi Jawa Timur
2014 91, 38 BPKP Provinsi Jawa Timur
2015 93,31 Self Assessment
2016 93,02 PT Sinergi Daya Prima
2017 92,45 PT Sinergi Daya Prima
2018 93,40 PT Sinergi Daya Prima
2019 94,54 PT Sinergi Daya Prima
2020 95,08 PT Multi Utama Indojasa
2021 95,25 PT Sinergi Daya Prima
  1. Asean Corporate Governance yang diselenggarakan oleh Indonesian Institute For Corporate Directorship (IICD).
Tahun Buku Nilai Asean CG IICD Award
2015 77,57 (Fair)
2016 93,37 (Very Good) Best State Owned Enterprise
2017 84,15 (Good)
2018 84,96 (Good) Best Right Of Shareholders
2019 84,96
2020 85,21
     
  1. Self Assessment GCG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai Nomor 32/SEOJK.04/2015 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, dengan hasil evaluasi di tahun 2021 sebagai berikut:
Prinsip Rekomendasi Implementasi Status
Prinsip 1      

Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

 

 

1

Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.

 

Perusahaan telah memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham yang  tertuang dalam tata tertib RUPS yang ter-publish di situs web Perusahaan.

Comply
  2

Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.

 

.

Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan hadir dalam RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada 29 Maret 2021. Comply
  3

Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.

 

 

 

Ringkasan risalah RUPS telah tersedia dalam Situs Web Perusahaan  (www.sig.id) dalam bentuk bilingual (Bahasa Indonesia  dan Bahasa Inggris) selama 3 tahun terakhir. Comply
Prinsip 2          

Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.

 

 

1

Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.

 

 

Perusahaan telah memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor yang tertuang dalam Pedoman Perilaku Etika (Code of Conduct) dan tersedia di situs web Perusahaan, www.sig.id.

Comply

2

Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.

 

 

Perusahaan telah mengungkapkan kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor yang tertuang dalam Pedoman Perilaku Etika (Code of Conduct) dan tersedia di situs web perusahaan, www.sig.id.

Comply

Prinsip 3          

Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.

 

.

1

Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.

 

 

Perusahaan telah mempertimbangkan kondisi Perusahaan (karakteristik, kapasitas, ukuran serta sasaran pencapaian usaha perusahaan) dalam penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Comply

 
 

2

Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.

.

Perusahaan telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris  sesuai dengan Anggaran Dasar PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. sehingga dapat memberikan nasehat dan pengawasan dari berbagai aspek yang lebih luas.

Comply

 
Prinsip 4          

Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.

 

 

1

Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.

 

 

Dewan Komisaris telah mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris yang tertuang  di Board Manual dan Annual Report 2021 PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Comply

 

2

Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.

 

Dewan Komisaris telah mengungkapkan kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris melalui Laporan Tahunan (Annual Report) Tahun Buku 2021.

Comply

 
 

3

Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.

 

 

Dalam kode etik, dinyatakan bahwa setiap individu insan perusahaan wajib menghindari segala bentuk potensi benturan kepentingan yang dapat merugikan perusahaan. Insan perusahaan dilarang melakukan aktivitas yang menguntungkan kepentingan pribadi, keluarga maupun

kerabatnya secara langsung maupun tidak langsung di perusahaan. Untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan, insan perusahaan yang berada dalam posisi memiliki benturan kepentingan diwajibkan untuk membebaskan diri dari situasi tersebut atau memberitahu pimpinannya atau pihak yang bertanggung jawab mengenai hal tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Dewan Komisaris wajib mengundurkan diri apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.

Comply

 
 

4

Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.

 

Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi sesuai Pedoman Kerja/Piagam sebagai acuan kerja Komite Nominasi dan Remunerasi.

Comply

 
Prinsip 5  

Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.

 

 

1

Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan.

 

 

Penentuan jumlah anggota Direksi  telah mempertimbangkan kondisi Perusahaan yang meliputi karakteristik, kapasitas, ukuran serta sasaran pencapaian usaha Perusahaan serta efektifitas dalam pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Pedoman GCG PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

 

Comply

 
 

2

Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.

 

 

Penentuan komposisi anggota Direksi telah memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan SIG sesuai dengan Anggaran Dasar. Komposisi Direksi terdiri dari personel yang memiliki pengalaman dan keahlian yang relevan pada bidangnya sehingga memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan usaha perusahaan

 

Comply

 
 

3

Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.

 

.

Direktur Keuangan SIG  telah memenuhi syarat keahlian dan pengetahuan dalam bidang keuangan dan akuntansi. Dapat dilihat pada Annual report dimana tercantum informasi dalam curriculum vitae Direktur Keuangan yang bersangkutan telah menempuh pendidikan Magister (S2) bidang Manajemen Keuangan di Universitas Padjajaran lulus tahun 2005 dan pernah menjabat sebagai Direktur keuangan di PT Rekayasa Industri serta menjabat sebagai CEO Region PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

 

Comply

 
Prinsip 6          

Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.

 

.

1

Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi.

 

 

Direksi telah mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi  sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara (Peraturan Menteri BUMN No PER – 11/MBU/11/2020).

 

Comply

 

2

Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.

 

Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi  telah diungkapkan di Laporan Tahunan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen.

Comply

 
 

3

Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.

 

Direksi telah mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Board Manual.

Comply

 
Prinsip 7          

Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.

 

 

1

Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading.

 

.

Perusahaan telah memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading yang tertuang di Pedoman Perilaku Etika Bab III tentang Etika Perilaku Perusahaan pada Sub Bab 3.10 Informasi Orang Dalam (Insider Trading).

Comply

 

2

Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud.

 

 

Perusahaan telah memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud yang tertuang dalam Pedoman Perilaku Etika Bab II Perilaku Usaha Perusahaan dan Bab III Etika Perilaku Perusahaan dan diimplementasikan dalam bentuk penerapan sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001) serta pembentukan Tim Pengendalian Gratifikasi dan Anti Penyuapan.

 

Comply

 
 

3

Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.

 

 

Perusahaan telah memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor, yang meliputi :

a.      Pedoman Pderilaku Etika Bab II Etika Usaha Perusahaan Sub Bab 2.4 Hubungan dengan Pemasok.

b.      Prosedur Pengadaan Barang dan/atau Jasa No. P/SIG/PRO/001.

c.      Instruksi Kerja Evaluasi Kinerja Penyedia Barang dan/atau Jasa  No.IK/SIG/PRO/50057417/002.

d.      Instruksi Kerja Pengelolaan Master Data Vendor No.IK/SIG/PRO/50057417/001.

Comply

 
 

4

Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.

 

 

Perusahaan telah memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur yang tertuang dalam :

a.      Pedoman Perilaku Etika Bab II Etika Usaha Perusahaan Sub Bab 2.6 Hubungan dengan Kreditur.

b.      Prosedur Pendanaan Grup (P/SIG/FNC/004).

Comply

 
 

5

Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem whistleblowing.

 

 

Perusahaan telah memiliki kebijakan sistem whistleblowing yang tertuang dalam :

a.      Pedoman Perilaku Etika Bab IV Pelaksanaan Pedoman Perilaku Etika Sub Bab 4.3. Pelaporan, Penanganan dan Penegakan Pelanggaran.

b.      Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) Bab III Tata Kelola Perusahaan Sub bab 3.20 Kebijakan Terkait Penerapan Whistleblowing System.

c.      Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) melalui SK Direksi nomor 025/Kpts/Dir/2021).

d.      4. Prosedur Pengendalian Gratifikasi Anti Penyuapan, Benturan Kepentingan dan Whistleblowing System (WBS) dengan kode dokumen P/SIG/GRC/003.

Comply

 
 

6

Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.

 

 

Perusahaan telah memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. Dalam menentukan insentif yang didapat oleh Direksi, Perusahaan berpedoman kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/05/2019 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara beserta perubahannya, sedangkan untuk Karyawan mengenai insentif ini terdapat dalam Perjanjian Kerja Bersama, pada pasal 16 sampai dengan pasal 42.

Comply

 
Prinsip 8          

Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.

 

.

1

Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.

 

 

Perusahaan telah memanfaatkan teknologi yang digunakan dalam penyampaian informasi, antara lain: email, media sosial termasuk media Sistem Pelaporan Elektronik OJK-BEI, sebagaimana disebutkan dalam Kebijakan Komunikasi.

Comply

 

2

Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.

 

Berdasarkan data KSEI, pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan, tidak ada kepemilikan saham di atas 5% selain Kementerian BUMN yang mana telah dinyatakan di dalam Laporan Tahunan dan laporan pemegang saham yang ditampilkan dalam website secara bulanan https://sig.id/en/investor/shareholders-information/.

Comply